Presiden Joko Widodo (Jokowi) berkali-kali menyebut sense of crisis di hadapan para menteri. Pasalnya, Indonesia saat ini tidak hanya dilanda krisis kesehatan akibat Covid-19, tetapi juga krisis ekonomi.

Risiko Indonesia tergelincir ke dalam resesi tampaknya meningkat. Salah satu indikatornya adalah semakin banyak lembaga memprediksi Indonesia akan mengalami kontraksi ekonomi selama dua kuartal berturut-turut di tahun 2020.

Yang terbaru adalah Japan Center for Economic Research (JCER) yang memprediksi Indonesia akan mengalami resesi. Pada kuartal II 2020, JCER memperkirakan kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -3,2%.

Kemudian pada triwulan berikutnya terjadi kontraksi sebesar -1,2% dan pada slot bonus new member 100 di awal triwulan terakhir tahun 2020 terjadi kontraksi sebesar -0,1%. Berdasarkan prediksi tersebut, diperkirakan perekonomian Indonesia akan menyusut -0,3% sepanjang tahun 2020.

DBS, bank terbesar di ASEAN, juga memperkirakan ekonomi Indonesia minus -1% tahun ini. Kuartal kedua seolah menjadi titik nadir, kemudian terjadi pembalikan tren mulai paruh kedua tahun 2020.

“Indikator ekonomi seperti ekspor, retail sales, kepercayaan konsumen, PMI, impor barang modal, dan sebagainya masih turun di bulan April dan Mei. Jadi penurunan di triwulan II kemungkinan cukup dalam, sebelum membaik di semester II. . ,” kata penelitian DBS.

Jokowi beberapa waktu lalu bahkan mengkhawatirkan prospek ekonomi Indonesia pada kuartal III 2020. Dengan kondisi kuartal II 2020 yang hampir dipastikan mengalami kontraksi, pada kuartal berikutnya Indonesia resmi memasuki resesi.

“Ini kita kejar dengan yang namanya waktu. Jadi sekali lagi ganti saluran dari saluran normal ke saluran krisis. Kalau tidak, saya ngeri. Terus terang saya ngeri,” kata Jokowi.

Lantas, apa yang sudah dilakukan Jokowi?

Pemerintah memahami bahwa kunci pemulihan ekonomi berasal dari konsumsi rumah tangga. Maklum, konsumsi memberikan kontribusi yang sangat besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Beberapa waktu lalu, Jokowi kemudian meluncurkan paket stimulus ekonomi yang diharapkan mampu menghidupkan kembali aktivitas ekonomi di tengah pandemi. Serangkaian diskon diberikan, agar masyarakat tidak terbebani dengan situasi sulit akibat Covid-19.

Salah satu yang krusial adalah Jokowi telah menggariskan rtp slot pragmatic pembayaran listrik kepada 20 juta pengguna selama 6 bulan. Demikian disampaikan Ketua MPR Bambang Soesatyo pekan lalu.

“Katanya pemerintah sudah sepakat memberikan subsidi kepada 20 juta pengguna listrik 450 watt, gratis 6 bulan dan diskon 50% untuk pengguna 900 watt,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya.

Pemerintah juga akan mengucurkan dana minimal Rp695,2 triliun untuk mengatasi dampak pandemi Covid-19 dan memulihkan perekonomian nasional, dengan konsekuensi defisit anggaran lebih besar dari perkiraan sebelumnya.

Adapun rinciannya, pembiayaan korporasi dari Rp44,57 triliun menjadi Rp53,57 triliun. Anggaran ini akan difokuskan pada penempatan dana restrukturisasi padat karya, belanja padat karya, penjaminan modal kerja, PMN dan talangan modal kerja.

Membantu kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dari Rp97,11 triliun menjadi Rp106,11 triliun. Itu akan diberikan untuk program padat karya di pemda dan KL, insentif perumahan, pariwisata hingga fasilitas pinjaman daerah.

“Kami juga fokus kepada pemerintah daerah dan kementerian/lembaga untuk dapat melakukan kegiatan yang langsung bermanfaat bagi masyarakat. Dengan memberikan alokasi anggaran sebesar Rp106,11 triliun, termasuk pemerintah daerah yang slot dana terbaru PADnya menurun, kini kami memberikan fasilitas berupa DID, DAK dan pinjaman.” ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati

Anggaran Kesehatan tetap Rp 87,55 triliun. Ini diberikan untuk belanja penganan Covid-19 termasuk insentif bagi tenaga medis hingga insentif pajak di bidang kesehatan.

Anggaran Perlindungan Sosial Rp. 203,90 triliun. Ini ditujukan untuk program PKH, bansos sembako, bansos Jabodetabek dan non-Jabodetabek, kartu pra kerja, diskon listrik hingga Bantuan Langsung Tunai Dana Desa.

Insentif usaha tetap sebesar Rp 120,61 triliun. Yakni untuk insentif PPh 21, pembebasan PPh 22 impor, hingga penurunan tarif PPh badan.

Selanjutnya, untuk UMKM, anggarannya sebesar Rp123,46 triliun. Anggaran ini digunakan untuk subsidi bunga, penempatan dana melalui bank jangkar untuk restrukturisasi, kredit modal kerja hingga pembiayaan investasi bagi koperasi melalui LPDB KUMKM.

“Agar masyarakat dan dunia usaha di daerah bisa mulai memulihkan kegiatan ekonominya. Dan mengurangi tekanan akibat penurunan kesejahteraan akibat Covid-19,” kata Sri Mulyani.